Diprotes Buruh dan Akademisi, Presiden Jokowi Tetap Akan Berlakukan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Setelah memilih diam beberapa hari terakhir dengan melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan, Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan tanggapan atas maraknya aksi unjuk rasa penolakan Omnibus law Undang Undang (UU) Cipta Kerja. Jokowi beralasan, Indonesia membutuhkan Omnibus Law Cipta Kerja. Karena itu, meskipun banyak terjadi aksi unjuk rasa, pemerintah tidak akan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja. Sebelumnya, UU tersebut telah disahkan setelah pembahasan antara DPR bersama dengan pemerintah, Senin (5/10/2020).

Jokowi menyebut Omnibus Law Cipta Kerja yang merevisi banyak UU tersebut akan membuka lapangan kerja. "Pemerintah berkeyakinan melalui UU Cipta kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka," ujar Jokowi di Istana Bogor, Jumat (9/10). Jokowi melanjutkan, perlunya Omnibus Law Cipta Kerja tersebut mengingat jumlah angkatan kerja Indonesia yang besar. Tiap tahunnya terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk pasar kerja.

Penambahan tersebut juga dilatarbelakangi pendidikan yang tak bersaing. Jokowi bilang sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah di mana 39% berpendidikan sekolah dasar. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pandemi virus corona (Covid 19) saat ini. Berdasarkan data pemerintah terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi Covid 19.

"Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di sektor padat karya," terang Jokowi. Omnibus Law Cipta Kerja dinilai bertujuan membuka lapangan kerja bagi masyarakat secara luas. Selain itu, Omnibus Law Cipta Kerja tersebut juga dijanjikan akan mempermudah pendirian usaha mikro dan kecil. "Perizinan usaha untuk usaha mikro kecil tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja. Sangat simpel," ungkap Jokowi.

Sebelumnya Omnibus Law Cipta Kerja tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Antara lain serikat buruh yang menilai UU tersebut merevisi UU Ketenagakerjaan dan mengurangi hak pekerja. Penolakan juga muncul dari Serikat Petani Indonesia (SPI). SPI menilai aturan dalam UU tersebut mengancam petani kecil dengan menghilangkan perlindungan dari impor pangan.

Lakukan Judicial Review Pakar hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar mengatakan uji materi atau judicial review perlu dilakukan terhadap Undang undang Cipta Kerja. Zainal mengatakan langkah penolakan terhadap UU Cipta Kerja paling ideal adalah melalui judicial review.

"Saya membayangkan judicial review jadi jalan pas. Karena judicial review menjadi ajang pengujian," ujar Zainal dalam konferensi pers daring, Rabu (7/10/2020). Menurut Zainal, UU Cipta Kerja memiliki banyak masalah sejak dalam proses pembahasannya. Aturan aturan yang diatur dalam undang undang ini pun dianggap bertentangan dengan peraturan perundang undangan lain. Sehingga, judicial review dapat menjadi metode paling tepat untuk mengoreksi UU Cipta Kerja.

Zainal mengatakan tekanan dari publik perlu dilakukan selama tidak melanggar hukum dan protokol kesehatan. "Walaupun pada saat yang sama harus dilakukan tindakan lain, tekanan publik. Apa pun pilihan tekanan publik, sepanjang tidak melanggar hukum dan protokol kesehatan," ucap Zainal. Seperti diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang undang.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun Sidang 2020 2021 di gedung Nusantara DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, pada Senin (5/10/2020). "Berdasarkan yang telah kita simak bersama, saya mohon persetujuan. Bisa disepakati?," tanya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat paripurna. "Setuju," jawab para anggota dewan.

Sebelum disahkan menjadi undang undang, Azis mempersilahkan Ketua Panja Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan perwakilan sembilan fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir terkait RUU Cipta Kerja. Tanggapan Kadin Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengklaim, terlepas dari kekurangan dan kritik terhadap Omnibus Law, UU Cipta Kerja ini menjamin investasi yang bakal masuk tanah air.

"Tinggal sekarang pelaksanaannya tentunya ini kan tidak cukup dengan UU, tapi bagaimana attitude birokrasi, konsistensi kebijakan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri, Anton J Supit, dalam diskusi Polemik bertajuk 'Pro Kontra UU Cipta Kerja', Sabtu (10/10/2020). Anton mengatakan dunia butuh tempat investasi, dan Indonesia diincar sebagai lokasi investasi. "Tapi kalau kita tak membereskan masalah iklim investasi, terpaksa yang mereka cari tempat investasi yang baru, kita harus ada ketegasan, soal populer atau tidak itu nomor kedua," lanjutnya.

Berhasil atau tidaknya, dikatakan Anton, justru sejarah yang akan membuktikan hal tersebut. Hal itu dia contohkan bagaimana Presiden Amerika Serikat George Herbert Walker Bush yang memiliki janji kampanye tak menaikkan pajak, tetapi di satu sisi langkan menaikkan pajak harus diambil. Dia konsisten tak menaikkan pajak, sementara Amerika dilanda krisis ekonomi. Akhirnya, karena keputusannya itu, Bush sebagai petahanan kalah oleh Bill Clinton dalam Pilpres US tahun 1992.

"Apakah dengan Omnibus Law ini bangsa kita akan lebih baik atau lebih jelek, dan saya yakin kalau ini secara konsisten dijalankan, akan lebih baik terlepas kritikan dari segala lapisan masyarakat beredar di mana mana," pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *